Magelangnews.com – World Uyghur Congress (WUC), organisasi payung untuk komunitas diaspora Uyghur di berbagai negara, akan menggelar Sidang Majelis Umum ke-7 mereka di Praha, Republik Chechia, 11-14 November 2021. Sidang umum mestinya dilaksanakan tahun lalu, namun terkendala karena pandemi Covid-19.
Dalam sidang ini kepemimpinan WUC saat ini akan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan mereka selama 4 tahun terakhir (semestinya setiap 3 tahun dalam keadaan non-pandemi). Sidang ini dilaksanakan in-person namun bisa diikuti secara online bagi delegasi dan jurnalis yang tidak bisa hadir di tempat. Beberapa delegasi, misalnya dari Asia Tengah dan Australia, kemungkinan besar akan hadir dalam sidang ini secara online karena masih terkendala oleh pengetatan travel terkait dengan Covid-19.
“Saya sebagai the Executive Chairman of the World Uyghur Congress akan hadir secara langsung in-person dalam sidang tersebut,” kata Omer Kanat, Senin, 13 September 2021.
Sidang majelis umum ini akan memilih para pimpinan baru WUC. Sidang majelis umum ke-6 digelar di Munich, Jerman, November 2017 lalu. “Jurnalis bisa dan akan kami undang untuk menghadiri sidang ini. Mereka bisa mengikuti pembukaan, kami akan live stream, namun sesi-sesi lainnya hanya untuk delegasi. Wartawan tentu saja bisa mewawancarai para pimpinan WUC, termasuk saya, sebelum atau setelah berlangsungnya sidang majelis umum,” kata Omer yang juga pimpinan Uyghur Human Rights Project (UHRP).
Selain pertanggungjawaban kepemimpinan lama dan menetapkan kepemimpinan baru, sidang ini juga akan membahas sejumlah isu terkait nasib warga Uyghur di Turkistan Timur. “Kami akan bicarakan kondisi masyarakat Uyghur saat ini dan meningkatkan strategi dan mencari strategi baru bagi perjuangan kami melawan kebijakan represif Pemerintah China di Turkistan Timur,” kata Omer. Dia menjadi salah satu delegasi sekaligus kandidat untuk kembali menduduki jabatannya saat ini sebagai executive chairman. Diperkirakan sekitar 207 delegasi akan hadir dalam sidang majelis umum ini (bukan konferensi).
Perjuangan WUC mengupayakan kehidupan yang setara dan bermartabat bagi warga Uyghur di Turkistan Timur selama ini tergolong membuah hasil yang baik. Kongres Amerika Serikat (AS), misalnya, sudah memiliki Uyghur Human Rights Act 2020. Ini adalah undang-undang Federal AS yang mengharuskan badan-badan pemerintahan federal AS untuk melaporkan semua pelanggaran HAM oleh Partai Komunis China (CCP) dan Pemerintah China terhadap warga Uyghurs di Turkistan Timur atau Xinjiang, termasuk di kamp-kamp re-edukasi. Setelah lolos di Senat dan House of Representatives dengan masing-masing hanya memperoleh 1 “no”, RUU ini disetujui dan ditandatangani Presiden Donald Trump menjadi UU pada 17 Juni 2020.
“Dalam kunjungan kami ke Australia pada 2019 kami bertemu dengan anggota parlemen dan perwakilan komunitas. Kami sampaikan, kalua bisa, Australia mengadopsi langkah yang sama dengan AS ini,” kata Omer. (Achmad Supardi)
