Magelang , 10 Maret 2025 – Warga dari Dusun Tontro, Gumuk, dan Tutup Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, berbondong-bondong mendatangi Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) pada Senin (10/3). Kedatangan mereka dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap keberadaan alat berat tambang yang masih terparkir di lokasi Banteng, yang dikhawatirkan dapat merusak ekosistem hutan pinus di kawasan tersebut.
Kekhawatiran Warga
Salah satu tokoh masyarakat, Mbah Surip, mengungkapkan keresahannya kepada media Magelang News. “Saya punya videonya di berbagai titik, tadinya pinusan sekarang ditutup rata jadi tanah,” ungkapnya. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran warga terhadap dampak aktivitas tambang yang dapat merusak kelestarian hutan pinus yang menjadi bagian penting dari ekosistem TNGM.
Tindak Lanjut Balai TNGM
Menanggapi aspirasi warga, pihak Balai TNGM menyampaikan beberapa poin penting:
- Balai TNGM telah melaporkan situasi ini ke Polisi Kehutanan (Polhut) Pusat dan instansi terkait. Selain itu, telah diadakan rapat koordinasi yang menghasilkan perintah untuk menurunkan alat berat dari kawasan TNGM.
- Alat berat yang masih terparkir di atas Kleseran akan dipaksa untuk diturunkan guna mencegah potensi kerusakan lebih lanjut pada ekosistem hutan pinus.
- Jika ada alat berat yang berusaha naik kembali dan melakukan aktivitas penambangan, masyarakat diimbau untuk segera melapor ke Kepala Balai TNGM untuk tindakan lebih lanjut.
Upaya Pelestarian Ekosistem
Aktivitas penambangan ilegal di kawasan TNGM bukanlah isu baru. Sebelumnya, warga Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, juga melakukan aksi serupa untuk menolak penambangan pasir ilegal yang menggunakan alat berat di dalam kawasan TNGM. Mereka menemukan 19 unit alat berat yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
Penambangan pasir mekanis dengan alat berat telah menimbulkan konflik dengan penambang manual dan masyarakat sekitar, terutama karena dampaknya terhadap ekosistem hutan pinus. Ketersediaan material pasir yang semakin menipis di wilayah hilir mendorong para penambang untuk bergerak ke daerah hulu, termasuk kawasan TNGM, sehingga memicu konflik pemanfaatan sumber daya alam.
