MUNGKID — Pemerintah Kabupaten Magelang mulai mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum tersebut, berbagai masukan dari pemangku kepentingan dihimpun untuk menyempurnakan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang menyampaikan bahwa proses penyusunan RKPD masih akan melalui sejumlah tahapan penyesuaian sebelum ditetapkan secara resmi.
“Kita bersama-sama akan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027. Sebelum tanggal 17 Juli tentunya masih ada proses penyesuaian dan penyempurnaan berdasarkan masukan dari berbagai pihak,” ujar Kepala Bappeda dan
Litbangda Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi saat Musrenbang, di Ruang CCR Gemilang Kabupaten Magelang, Kamis(12/3/2026).
Ia berharap forum Musrenbang dapat memperkuat dukungan terhadap arah pembangunan daerah sehingga penetapan RKPD 2027 dapat berjalan lancar serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
Dari sisi kondisi makro daerah, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang tercatat mengalami penurunan dari 10,8 persen menjadi 9,9 persen.
“Ini merupakan capaian bersama yang patut kita syukuri. Harapannya pada tahun-tahun mendatang angka kemiskinan bisa terus ditekan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Magelang pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,52 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,66 persen maupun angka nasional sebesar 4,85 persen.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Magelang juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,89 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,7 persen maupun nasional sebesar 5,11 persen.
“Ke depan kita optimistis pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat seiring berkembangnya sektor investasi daerah, UMKM, serta sektor-sektor lain yang mendukung perekonomian,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah indikator pembangunan masih perlu ditingkatkan, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2025 IPM Kabupaten Magelang tercatat sebesar 73,09, masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 74,77 maupun nasional yang mencapai 75,9.
Komponen pembentuk IPM tersebut antara lain angka harapan hidup sebesar 74,93 tahun, harapan lama sekolah 12,83 tahun, rata-rata lama sekolah 8,04 tahun, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp11,34 juta per tahun.
Pemerintah daerah berharap berbagai indikator pembangunan tersebut dapat terus ditingkatkan melalui program-program pembangunan yang terarah dan sinergis dalam RKPD 2027.
Pemerintah Kabupaten Magelang mendorong penerapan pembiayaan kreatif sebagai pendekatan baru dalam mendukung percepatan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, mengatakan pembiayaan kreatif merupakan langkah yang mengajak pemerintah daerah berpikir di luar pendekatan anggaran tradisional. Melalui skema tersebut, pemerintah tidak hanya mencari sumber pendanaan alternatif, tetapi juga merancang model pembiayaan yang kolaboratif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.
“Pembiayaan kreatif merupakan langkah pendekatan yang mengajak pemerintah daerah berpikir di luar konteks anggaran tradisional. Dengan skema ini, bukan hanya mencari sumber dana alternatif, tetapi juga merancang model pendanaan yang kolaboratif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Grengseng.
Menurutnya, melalui pendekatan tersebut, tantangan keterbatasan anggaran dapat diatasi sekaligus membuka peluang percepatan pembangunan di Kabupaten Magelang.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi forum penting untuk menampung aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan untuk mendapatkan saran, masukan, serta menampung harapan dan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD,” katanya.
Grengseng juga mengajak seluruh pihak untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun semangat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Saya mengajak kita semua untuk meninggalkan ego sektoral, mari kita bangun semangat kolaboratif dan kebersamaan. Dengan itu kita bisa mengatasi berbagai permasalahan yang kita hadapi di tengah arus globalisasi yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan di sejumlah daerah. Menurutnya, Kabupaten Magelang mampu menghadapi situasi tersebut dengan baik karena telah lebih dulu menyiapkan program perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
“Di beberapa daerah sempat terjadi kepanikan terkait pengurangan peserta BPJS. Namun di Kabupaten Magelang Alhamdulillah bisa menerima dengan baik karena kami telah mendahului dengan program perawatan bagi peserta kelas 3,” katanya.
Ia berharap berbagai inovasi dan kolaborasi seperti itu dapat terus dikembangkan di berbagai sektor sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kolaborasi, inovasi, dan kreativitas seperti ini diharapkan terus muncul di berbagai bidang sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat dan memberikan rasa aman serta nyaman dalam menjalankan kehidupan sosial maupun ekonomi,” tuturnya.
Sementara itu Harso Susilo, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong sinkronisasi program pembangunan daerah dengan tema pembangunan nasional tahun 2027 yang menitikberatkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peningkatan produktivitas dan investasi industri.
Hal tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Magelang yang membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa berbagai isu strategis masih menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, di antaranya kemiskinan, penguatan koperasi nelayan, serta persoalan persampahan yang juga sejalan dengan Gerakan Indonesia Bersih.
Berbagai program tersebut nantinya akan tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Magelang tahun 2027 dan akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
“Tema nasional tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peningkatan produktivitas dan investasi industri. Program-program di daerah tentu harus selaras dengan arah kebijakan tersebut,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa kondisi fiskal saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendapatan negara maupun daerah disebut belum sepenuhnya mencapai target sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran.
