Magelang News – Mantan Menteri Kesehatan Indonesia, Siti Fadilah Supari, dalam podcast Merdeka mengungkapkan keprihatinannya terkait rencana uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) M72 yang dikembangkan oleh Bill & Melinda Gates Foundation di Indonesia. Ia mempertanyakan keputusan menjadikan Indonesia sebagai lokasi uji coba tanpa penjelasan yang lengkap kepada publik.
“Kalau masyarakat kaget ya iyalah, lah wong aku juga kaget. Nggak ada angin nggak ada hujan kenapa kita tiba-tiba jadi ajang coba?” ujar Siti Fadilah dalam sebuah wawancara.
Kekhawatiran Terhadap Kedaulatan dan Transparansi
Siti Fadilah menekankan pentingnya kedaulatan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah dalam mempertahankan kedaulatan, seperti saat ia memutuskan untuk tidak mengirimkan sampel virus flu burung ke WHO tanpa perjanjian yang adil.
Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam proses uji coba vaksin TBC ini. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai tujuan, manfaat, dan potensi risiko dari uji coba tersebut.
Pertanyaan Mengenai Kebutuhan Vaksin Baru
Siti Fadilah mempertanyakan urgensi pengembangan vaksin TBC baru, mengingat vaksin BCG telah lama digunakan untuk melindungi anak-anak dari TBC. Ia juga menyoroti bahwa tingginya angka kasus TBC di Indonesia lebih berkaitan dengan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk dan tingkat kemiskinan, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam penanggulangan penyakit ini.
Penekanan pada Kedaulatan dan Kemandirian
Dalam pandangannya, Siti Fadilah bukan menolak vaksinasi secara keseluruhan, melainkan menekankan pentingnya kedaulatan dan kemandirian dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan masyarakat. Ia mengajak pemerintah dan masyarakat untuk lebih kritis dan selektif dalam menerima intervensi asing, terutama yang berkaitan dengan kesehatan publik.
Sikap Siti Fadilah ini mencerminkan keinginan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penanggulangan penyakit di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kedaulatan nasional.
