MAGELANG – Program Blonjo Warung Tonggo yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Magelang mulai menunjukkan hasil positif dalam mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa. Dalam waktu sekitar dua bulan pelaksanaan di tiga desa percontohan, program tersebut berhasil membukukan nilai transaksi lebih dari Rp203,7 juta.
Capaian tersebut terungkap dalam rapat evaluasi Program Blonjo Warung Tonggo yang berlangsung di Ruang Cemerlang, Setda Kabupaten Magelang, Rabu (5/8/2026). Meski hasil awal dinilai menggembirakan, Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan bahwa perluasan program ke seluruh wilayah Kabupaten Magelang baru akan dilakukan setelah seluruh mekanisme pelaksanaan benar-benar matang.
Menurut Grengseng, evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian angka transaksi, tetapi juga menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai kendala serta merumuskan solusi agar program dapat berjalan lebih optimal.
“Saya memang meminta jangan diperluas dulu. Pastikan tiga desa percontohan ini SOP-nya benar-benar berjalan. Semua kendala kita rumuskan, semua solusi kita siapkan. Kalau sudah terbukti berhasil, baru kita duplikasi ke wilayah lain,” tegas Grengseng.
Saat ini, Program Blonjo Warung Tonggo diterapkan di tiga desa percontohan, yakni Kelurahan Sawitan, Desa Mendut, dan Desa Deyangan. Ketiganya diharapkan menjadi model pelaksanaan yang mampu menjawab berbagai persoalan teknis sebelum program diterapkan di seluruh Kabupaten Magelang.
Bupati juga mengapresiasi penyajian hasil evaluasi yang disusun berdasarkan data dan angka. Menurutnya, keberhasilan sebuah program harus dapat diukur secara nyata melalui indikator yang jelas.
Dari laporan evaluasi, nilai transaksi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahap awal, transaksi tercatat sekitar Rp18 juta, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp73 juta pada periode berikutnya. Secara akumulatif selama sekitar dua bulan 10 hari pelaksanaan, sistem mencatat 5.483 transaksi dengan total nilai mencapai Rp203.706.948.
“Ini menurut saya luar biasa. Mengabaikan semua kendala yang masih ada, angkanya sudah menunjukkan hasil. Ini baru melibatkan sekitar 1.400 ASN. Artinya, potensinya masih sangat besar,” ujarnya.
Grengseng menjelaskan, apabila seluruh aparatur sipil negara (ASN) secara konsisten mengalihkan sebagian belanja rutinnya ke warung-warung di sekitar tempat tinggal, dampak ekonomi yang tercipta akan jauh lebih besar.
Ia memperkirakan setiap ASN cukup membelanjakan sekitar Rp80 ribu per bulan di warung lokal. Nilai tersebut memang terlihat kecil, namun jika dilakukan secara bersama-sama akan menghasilkan perputaran uang hingga ratusan juta rupiah yang langsung dirasakan pelaku usaha kecil di desa.
“Kalau ini bisa dioptimalkan, perputaran uangnya bisa berkali-kali lipat. Dampaknya langsung dirasakan pelaku usaha kecil di desa,” katanya.
Menurutnya, Blonjo Warung Tonggo sejak awal dirancang bukan sekadar sebagai program belanja, melainkan strategi membangun ekonomi lokal melalui perubahan pola konsumsi ASN. Selain menggerakkan ekonomi kerakyatan, program ini juga diharapkan mampu membangun citra positif ASN sebagai bagian dari penggerak kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang, Edi Wasono, menjelaskan bahwa Program Blonjo Warung Tonggo resmi diluncurkan pada 20 Mei 2026 dan hingga kini masih diterapkan di tiga desa percontohan.
Menurut Edi, evaluasi dilakukan atas arahan Bupati sebelum program diperluas ke 21 kecamatan dengan melibatkan lebih banyak ASN.
“Tujuan evaluasi ini untuk memastikan pelaksanaan di tiga desa benar-benar siap. Kalau semua sudah baik, baru program diperluas sehingga implementasinya lebih efektif,” jelasnya.
Selama dua bulan 10 hari pelaksanaan, sistem mencatat 5.483 transaksi dengan total nilai lebih dari Rp203,7 juta. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa masyarakat maupun ASN mulai merespons gerakan belanja di warung sekitar tempat tinggal.
Edi optimistis, apabila berbagai penyempurnaan berhasil dilakukan dan program diperluas ke seluruh kecamatan, Blonjo Warung Tonggo tidak hanya menjadi gerakan sosial, tetapi juga berkembang menjadi instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang mampu menghidupkan warung-warung kecil, memperkuat pelaku UMKM, serta menjaga perputaran uang tetap berada di Kabupaten Magelang.
