Pati – Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, terkait rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen menjadi sorotan tajam warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Wacana ini memicu perbincangan luas di masyarakat, lantaran disampaikan dengan narasi yang dinilai seolah menantang warga sendiri.
Sudewo menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuatnya, termasuk soal penyesuaian tarif PBB-P2, adalah demi kebaikan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pati.
Diketahui, pada 18 Mei 2025 lalu, Pemerintah Kabupaten Pati resmi menyepakati rencana kenaikan PBB-P2 sebesar lebih-kurang 250 persen. Kesepakatan itu muncul setelah Bupati Sudewo menggelar rapat bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati).
“Kami berkoordinasi untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan. Kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ungkap Sudewo dalam keterangan tertulis yang dimuat di laman resmi humas.patikab.go.id.
Orang nomor satu di Pati itu juga mengaku tidak akan gentar sekalipun didemo puluhan ribu orang.
Sudewo tidak akan mengubah kebijakan sekalipun ada 50 ribu orang yang berunjuk rasa.
Pernyataan ini langsung menuai reaksi beragam. Banyak warga yang merasa terbebani dengan rencana kenaikan tarif yang dianggap terlalu tinggi. Sejumlah tokoh masyarakat dan warganet bahkan menyebut kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi warga, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.
Meski begitu, Sudewo tetap teguh pada pendiriannya. Menurutnya, pendapatan daerah dari sektor pajak perlu ditingkatkan untuk mendanai berbagai program pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan publik di Pati.
Dalam video yang viral di sosial media memperlihatkan pengangkutan logistik yang didapat dari donasi warga untuk demo oleh pihak aparat.
