Magelang News – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) paling vital. Hal ini disampaikan langsung dalam pidato kunci Presiden saat membuka Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa proyek tanggul laut ini sangat penting demi melindungi kawasan pesisir utara Pulau Jawa dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan iklim ekstrem yang semakin meningkat.
“Saya ingin emphasize, saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” ujar Presiden.
Proyek ini sejatinya telah direncanakan sejak tahun 1995 dan dirancang membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Presiden menyebut estimasi biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar Amerika, dengan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta diperkirakan akan memakan waktu antara 8 hingga 10 tahun.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu,” tegas Presiden.
Untuk mengawal pelaksanaan proyek besar ini, Presiden Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, yang akan menjadi lembaga khusus bertanggung jawab atas pembangunan dan koordinasi lintas sektoral.
Presiden juga menyoroti pentingnya dukungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta, yang ditaksir menelan biaya 8 hingga 10 miliar dolar, akan dibagi rata antara pusat dan daerah.
“Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar katakanlah 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah,” ucapnya disambut tawa para hadirin.
