Magelang News – Tim awak media Magelang News melakukan perbincangan panjang selama lebih dari 4 jam bersama sejumlah pelaku usaha, sopir, dan salah satu mantan koordinator aksi demo ODOL (Over Dimension Over Loading). Percakapan ini mengungkap lebih dalam alasan di balik gelombang unjuk rasa yang dilakukan para sopir truk di berbagai wilayah.
Menurut mereka, demo bukan sekadar tentang tuntutan ekonomi sopir, tetapi juga menyangkut dampak sosial yang lebih luas. Salah satunya adalah beban yang akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat luas, terutama para konsumen.
“Kalau barang harus diangkut sesuai ketentuan ODOL, artinya biaya operasional meningkat drastis. Ujung-ujungnya harga kebutuhan pokok dan bahan bangunan juga naik. Dan masyarakat yang menderita,” ujar seorang pelaku usaha.
Potensi inflasi lokal menjadi kekhawatiran utama. Banyak komoditas seperti sayuran, bahan pokok, bahkan bahan bangunan akan ikut melonjak karena meningkatnya ongkos distribusi. Hal ini makin terasa bagi wilayah non-perkotaan yang sangat bergantung pada distribusi antar-kota dan antar-provinsi.
Salah satu mantan koordinator demo ODOL, yang enggan disebutkan namanya, mengungkap bahwa aturan soal ODOL sebenarnya sudah ada sejak 2009. Namun, ia menilai penerapannya saat ini belum sepenuhnya tepat untuk diterapkan di Indonesia.
“Saya setuju Undang-Undangnya baik, tapi geografis kita beda dengan negara lain. Misalnya, kita buat baju. Bahan dasarnya dari Boyolali, dibawa ke Bandung untuk dijadikan kain, lalu dikirim ke tempat lain untuk diproduksi jadi baju. Itu sudah berapa kali jalan?” jelasnya.
Ia membandingkan dengan sistem produksi di luar negeri yang lebih terpusat dan efisien, di mana proses dari bahan mentah hingga barang jadi dilakukan dalam satu kawasan industri. Sementara di Indonesia, proses itu tersebar di berbagai kota bahkan pulau, sehingga sangat tergantung pada efisiensi transportasi.
Mereka menyadari bahwa kebijakan ODOL dibuat untuk melindungi jalan dan keselamatan, namun menurut para pelaku usaha, solusinya tidak bisa sekadar menindak sopir, melainkan perlu adanya pembenahan sistem distribusi nasional secara menyeluruh.
